YOGYA (KRjogja.com) - Sejak digulirkan per 1 Januari
2014 lalu, pasien yang menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) di RSUD Kota Yogyakarta atau RS Jogja belum ada kenaikan
signifikan. Meski begitu, direksi RS Jogja mulai menyiapkan tambahan
personel yang bakal direalisasikan tahun ini.
Menurut Direktur Umum RS Jogja, drg Tuty Setyowati, tingkat lonjakan pasien selama dua hari ini tercatat sekitar 5 persen. "Hampir seperti hari biasa. Tapi memang banyak yang membawa rujukan dari Puskesmas untuk mengakses layanan BPJK Kesehatan itu," paparnya, Jumat (3/1/2014).
Sebagian besar pasien tersebut mengakses layanan rawat jalan. Pihaknya juga sudah menempel pemberitahuan terkait kriteria tindakan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Dari segi kesiapan rumah sakit, imbuh Tuty, tidak ada kendala yang berarti. Dokter yang melayani pasien juga sudah diberikan pembekalan. Terutama melakukan kewajiban tambahan untuk menulis bukti pelayanan secara komprehensif disamping membuat rekam medis. "Bukti pelayanan ini yang nantinya akan dijadikan klaim ke BPJS Kesehatan oleh pasien. Dokter tidak masalah untuk menuliskan itu," tandasnya.
Terkait dengan penambahan personel, menurut Tuty, merata di semua bagian. Baik pegawai tata usaha, penerima resep, perawat hingga tenaga teknis kedokteran.
Sementara itu, sejumlah pasien yang menggunakan jasa BPJS Kesehatan mengaku membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh. Edy Windarto, warga Gondokusuman menilai informasi mengenai program JKN masih belum jelas. "Mendingan pakai program Jamkesda saja. Sepertinya kok repot," akunya.
Pasien lain, Rahmawati warga Bener Tegalrejo merasakan hal sama. Dirinya yang merupakan pengguna Askes ini menilai prosedur BPJS lebih merepotkan. Selain harus menggunakan rujukan dari Puskesmas, perlu ada syarat lain berupa fotokopi identitas. "Saya baru tahu hari ini. Kalau dulu cukup fotokopi Askes saja. Harusnya pemerintah melakukan sosialisasi secara maksimal," terangnya. (R-9)
Menurut Direktur Umum RS Jogja, drg Tuty Setyowati, tingkat lonjakan pasien selama dua hari ini tercatat sekitar 5 persen. "Hampir seperti hari biasa. Tapi memang banyak yang membawa rujukan dari Puskesmas untuk mengakses layanan BPJK Kesehatan itu," paparnya, Jumat (3/1/2014).
Sebagian besar pasien tersebut mengakses layanan rawat jalan. Pihaknya juga sudah menempel pemberitahuan terkait kriteria tindakan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Dari segi kesiapan rumah sakit, imbuh Tuty, tidak ada kendala yang berarti. Dokter yang melayani pasien juga sudah diberikan pembekalan. Terutama melakukan kewajiban tambahan untuk menulis bukti pelayanan secara komprehensif disamping membuat rekam medis. "Bukti pelayanan ini yang nantinya akan dijadikan klaim ke BPJS Kesehatan oleh pasien. Dokter tidak masalah untuk menuliskan itu," tandasnya.
Terkait dengan penambahan personel, menurut Tuty, merata di semua bagian. Baik pegawai tata usaha, penerima resep, perawat hingga tenaga teknis kedokteran.
Sementara itu, sejumlah pasien yang menggunakan jasa BPJS Kesehatan mengaku membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh. Edy Windarto, warga Gondokusuman menilai informasi mengenai program JKN masih belum jelas. "Mendingan pakai program Jamkesda saja. Sepertinya kok repot," akunya.
Pasien lain, Rahmawati warga Bener Tegalrejo merasakan hal sama. Dirinya yang merupakan pengguna Askes ini menilai prosedur BPJS lebih merepotkan. Selain harus menggunakan rujukan dari Puskesmas, perlu ada syarat lain berupa fotokopi identitas. "Saya baru tahu hari ini. Kalau dulu cukup fotokopi Askes saja. Harusnya pemerintah melakukan sosialisasi secara maksimal," terangnya. (R-9)
Sumber : krjogja.com
About Unknown
0 komentar:
Post a Comment